“Betul… betul… betul….”
Akhir-akhir ini sering sekali ungkapan kata-kata itu terdengar dari canda tawa anak-anak Indonesia. Tayangan Upin-Ipin di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang muncul dengan menggunakan bahasa Malaysia, membuat anak-anak ingin meniru bahkan terpengaruh untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang lagi populer tersebut. Dengan begitu, sengaja atau tidak, sekarang semakin banyak anak Indonesia (generasi bangsa) yang memakai bahasa negeri serumpun tersebut.
Apakah gaya diplomasi kita seperti itu? Meniru dan kemudian terpengaruh?
Jika dibenarkan bahwa sebuah negara yang memiliki keunggulan diplomasi akan memperoleh banyak manfaat baik bagi kemajuan pembangunan dan menjaga integritas negerinya, juga untuk memperkuat posisi tawar dalam rangka hubungan internasionalnya. Maka, negara itu adalah negara yang mapan dalam tingkat diplomasinya. Oleh karena itu, meningkatkan keunggulan diplomasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan setiap negara. Begitu pula dengan Indonesia, di dalam menghadapi era keterbukaan informasi ini Indonesia harus mengupayakan peningkatan kemampuan diplomasinya, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dunia internasional, lebih-lebih tidak hanya merupakan khayalan semata, apalagi hanya jadi bahan media massa untuk meraup berita atau top news saja. Dampak dari melemahnya kekuatan diplomasi bilateral tersebut tecermin dalam kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang terbuka luas pada era keterbukaan informasi sekarang ini. Dan kenyataanya sekarang masyarakat sudah bisa membaca dan menilai betapa lemahnya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia. Hal itu diperlihatkan dengan beberapa kasus yang muncul di media massa. Terutama yang berkaitan dengan Malaysia, terlihat pada kasus penangkapan petugas kelautan di perairan Indonesia.
Langkah diplomasi yang (akan) dijalankanpun sampai sekarang tidak ada kabar, mau bagaimana cara bangsa ini menyelesaikan permasalahan yang dirasa semakin rumit. Sungguh tak bijak jika kita berburuk sangka. Tetapi, demo disertai aksi pembakaran telah terjadi dimana-mana, apakah Pemerintah tetap membiarkannya, atau memang seperti ini cara Pemerintah membuat masayarakatnya lupa akan kasus-kasus korupsi di tanah air. Semoga tidak demikian.
Indonesia sudah tidak lagi menganut yang namanya close diplomacy atau diplomasi tertutup untuk segala bentuk hubungan diplomasi sekarang, walaupun dulu sempat menjadi kekuatan bangsa ini dalam hubungan internasionalnya. Saatnya diplomasi publik dapat menjadi sebuah pilihan strategis untuk menguatkan diplomasi bilateral Indonesia dalam mencapai kepentingan bangsa yang sesuai dengan tujuan nasional. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, diharapkan diplomasi yang dilakukan Pemerintah akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada international society. Intinya, publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya. Bagaimanapun juga, misi diplomasi tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik. Selain itu perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar aktor internasional; mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi. Dengan seperti itu Pemerintah wajib menjelaskan akar permasalahan, kebutuhannya, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi yang akan dilakukan dalam melerai ketegangaannya dengan Malaysia.
Apa kelak kita harus mengahadirkan Inul kembali ke Malaysia, juga Sheila on 7 dengan liriknya “datang kembali, seperti sedia kala telah kutancapkan duri tajam” dengan maksud menghibur masyarakat Indonesia dan diplomasi perwakilan RI di Malaysia. Atau sekali lagi kita cukup dipuaskan dengan tajuk-tajuk melayu ala Upin-Ipin. Sudah saatnya hiburan yang disungguhkan kepada masyarakat Indonesia adalah hiburan yang mendidik dan bermartabat.
Ramadhan Jogja. 27 Agustus 2010.
Hendro Muhaimin
Staf Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM
